Bupati Nias: Ada 6 Butir Harapan Masyarakat Terhadap Sosok Birokrasi

Bupati Nias

Nias, - Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 butir harapan dan tuntutan masyarakat terhadap sosok birokrasi dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya.

Hal itu disampaikannya dalam arahannya pada acara Orientasi Pengenalan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Nias bertempat di Aula pertemuan kantor Bupati Nias, Gunungsitoli Selatan, Senin (29/04/2019).

"Yang pertama tuntutan profesionalisme, tuntutan kinerja yang berkualitas dengan output kerja yang memuaskan bagi masyarakat. Kedua tuntutan solusi terbaik yang strategis dan aktual sebagai respon atas kebijakan dan permasalahan yang muncul," katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa yang menjadi tuntutan ketiga yaitu tuntutan untuk memperkokoh kerja yang solid dan bersinergi diberbagai lapisan penugasan. Kemudian tuntutan keempat yakni tuntutan untuk lebih kreaktif, inovatif dan responsif terhadap berbagai keadaan.

"Selanjutnya Tuntutan yang kelima yakni tuntutan kondisi Prima para aparatur sipil negara untuk Mengabdi sesuai dengan kompetensinya," tegasnya.

Selanjutnya, Tuntutan keenam menurutnya ialah tuntutan untuk lebih melayani masyarakat Hospitaly atau keramahan harus menjadi sifat PNS dimasa depan.

"Untuk mencapai hal tersebut saudara-saudari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan pada negara dan pemerintah," ujarnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa ASN juga dituntut untuk bermoral dan bermental baik, profesional, sadar tanggung jawab sebagai pelayan publik serta mampu menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks. (Ferry Harefa)

KPU Nisut Rekap Suara Dihotel Gunungsitoli, Bawaslu Tidak Jamin Berjalan Baik

Komisioner Bawaslu Nias Utara | Foto : Haogo Zega

Nias Utara,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nias Utara tidak bisa menjamin berjalan baik atau tidak rekapitulasi suara yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara  di aula pertemuan Hotel  Nias Place di Gunungsitoli yang mulai dilaksanakan, kamis (2/5/2019).

"Saya tidak bisa menjamin rekapitulasi itu berjalan baik atau pun tidak, rekapitulasi yang akan dilaksanakan oleh KPU nias utara di gunungsitoli itu telah diberitahukan ke kita hanya melalui surat undangan, lokasi rekapitulasi itu hak KPU, namun kita dari bawaslu tetap mengawasi," tutur Ketua Bawaslu Nias Utara, Memori zendrato saat diwawancarai wartanias.com di ruang kerjanya.

Meski dirasa menyulitkan para saksi dan masyarakat Nias Utara untuk bisa menjangkau lokasi rekapitulasi, karena jauh dari daerah nias utara, pihak bawaslu nias utara tetap mengikuti undangan dari KPU itu.

"Selagi yang dilakukan KPU itu sesuai tahapan, kita tidak dalam tataran mengintervensi itu, mungkin perhitungan mereka kalau digunungsitoli lebih aman ya kita ngikut," kata memori.

Pemilihan lokasi rekapitulasi diluar wilayah Nias Utara tersebut juga mendapatkan kritikan dari masyarakat Nias Utara. Apalagi di media sosial facebook beredar surat undangan yang ditandatangani oleh ketua KPU Nias Utara tertanggal 1 mei 2019, perihal undangan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten nias utara, yang akan dilaksanakan pada hari kamis (2/5/2019) Pukul 16.30 wib, bertempat di aula pertemuan Hotel  Nias Place di Gunungsitoli.

Salah seorang masyarakat Nias Utara, Sudieli Zebua dari kecamatan lahewa merasa curiga atas rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Nias Utara di gunungsitoli itu, karena menurutnya terkesan disembunyikan kepada publik.

"Kenapa harus digunungsitoli dilaksanakan rekapitulasi itu, apakah tidak bisa di nias utara ini, harusnya pihak bawaslu nias utara proaktif memberikan masukan atau saran kepada KPU nias utara sehingga terhindar dari berbagai kecurigaan," kata Sudieli kesal saat bertemu di lotu.

Sudieli zebua menambahkan, keterbukaan kepada publik ini sudah mulai dicurigai sejak rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK dinias utara tidak mengumumkan ditempat umum hasil perolehan suara, padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 391 bahwa PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut ditempat umum.

"Ditambah lagi ini, KPU melaksanakan rekapitulasi diluar nias utara, kecurigaan masyarakat semakin tinggi," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, komisioner KPU Nias Utara susah ditemui untuk dikonfirmasi, melalui sambungan telepon juga dihubungi tidak diangkat. (Haogô Zega)

KPU Nias Selatan Mulai Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019

Suasana saat pleno rekapitulasi | Foto : Tri Buaya

Nias Selatan- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Nias Selatan di Aula Hall Defnas Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Kamis (02/05/2019)

Dalam laporannya Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan Sufriman Tanjung menyampaikan dasar dari pelaksanakaan rapat pleno rekapitulasi perolehan dan perhitungan suara tingkat kabupaten nias selatan serta waktu pelaksanan.

"Rapat pleno ini berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pelaksanaan ini diagendakan mulai dari tanggal 2 Mei sampai 7 Mei 2019,"Jelasnya.

Dalam sambutannya Ketua KPU Nias Selatan Edward Duha menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh penyelenggara baik ditingkat KPPS hingga PPK yang sudah menyukseskan pelaksanaan pemilu 2019

"Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan penyelenggara yang sudah bekerja keras sehingga pemilu tahun 2019 di kabupaten nias selatan dapat terlaksana dengan baik walaupun masih banyak kekurangan" ujar ketua KPU

Pihaknya juga bersyukur karena selama pelaksanaan pemilu 2019 di kabupaten nias selatan tidak ada penyelenggara yang jatuh sakit atau pun hal-hal lain yg tidak diinginkan dan

"Kita bersyukur dalam pelaksanaan pemilu 2019 di kabupaten nias selatan tidak adanya penyelenggara pemilu yang jatuh sakit atau pun meninggal dunia," tegas ketua KPU.

Dari pantauan wartanias.com rapat pleno terbuka ini turut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Kapolres, Wakil Bupati, Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) PPK Se-Kabupaten Nias Selatan, Saksi Parpol serta para undangan. (Tri Buaya)

Wiranto Dukung Ide KPK Terkait Pemindahan Napi Korupsi ke Nusakambangan

Jakarta, Info Breaking News – Menko Polhukam Wiranto mengaku dirinya sangat mendukung wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menempatkan para narapidana kasus korupsi ke Nusakambangan, Jawa Tengah dengan tujuan agar para napi tak bebas kemana-mana.

"Sebenarnya baik juga supaya betul-betul terisolasi total sehingga yang dikhawatirkan kemarin misalnya para Napi bisa kelayapan dan sebagainya," tuturnya saat ditemui di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto pun sempat menyinggung sejumlah napi korupsi yang diduga suka berkeliaran. Yang terbaru adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto yang sempat terlihat sedang berada di warung masakan padang di RSPAD, pekan lalu padahal sejatinya ia sedang dipenjara di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Sebelumnya Gayus Tambunan juga sempat tertangkap basah sedang menonton tenis di Bali padahal Gayus sudah dipenjara.

"Beberapa kali kan pernah terjadi. Ke Bali itu nonton tenis oleh Gayus. Sekarang ada kasus Setya Novanto," ungkapnya.

Meski mendukung, Wiranto menyerahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk membahas masalah tersebut dengan KPK mengingat hal tersebut adalah tanggung jawab dari Kemkumham.

"Yah tunggu koordinasi nanti dengan Kumham yah yang mengurus soal Lapas. Karena beberapa Lapas juga kan masalahnya over kapasitas. Untung-ruginya bagaimana nanti yah. Nanti biar mereka koordinasi dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengusulkan terpidana kasus korupsi ditahan di Lapas Nusakambangan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.

"Saya berpikir bagiamana terpidana tipikor juga ada di Lapas Nusakambangan," kata Agus kepada awak media, Selasa (30/4/2019).

Agus mengakui hukuman yang dijatuhkan ke para koruptor saat ini tidak berhasil membuat jera. Sebagai contoh, hanya segelintir koruptor yang mau mengembalikan uang hasil korupsi mereka.

"Mestinya dikembalikan, tapi tidak dikembalikan. Padahal bicara korupsi mengembalikan kerugian negara yang paling penting," kata Agus. ***Raymond Sinaga

Bupati Pimpin Apel Hari Pendidikan di Pringgarata

Lombok Tengah, sasambonews- Bupati Lombok Tengah H.M.Suhaili menjadi inspektur upacara pada apel hari pendidikan di Lapangan Kecamatan Pringgarata.

Bupati saat membacakan sambutan Mendiknas RI Muhadjir Effendy mengatakan bangsa Indonesia baru saja berhasil melewati tahap puncak perhelatan
Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, tanggal 17 April 2019 yang lalu. Kini prosesnya masih berlanjut menuju penentuan akhir tanggal 22 Mei 2019. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, di dalam Pemilihan Umum harus terjadi proses pembelajaran bagi setiap warga negara. Proses belajar pada  hakikatnya adalah momentum terjadinya perubahan tingkah laku menuju ke kedewasaan.

Dalam hal ini semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa terbentuknya warga negara yang demokratis merupakan tujuan pendidikan nasional kita. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13: menyebutkan "Tujuan
pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".
Adalah hal yang lumrah, dalam kontestasi demokrasi selalu meninggalkan jejak-jejak residual yang bisa menimbulkan keretakan bahkan perpecahan.

Dalam momentum seperti ini tanggung
jawab nasional kita dipertaruhkan. Tanggung jawab untuk selalu menjaga aset vital bangsa yang tak ternilai harganya, yaitu semangat kerukunan, persaudaraan, dan persatuan.

Selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur atau prasarana. Pembangunan prasarana transportasi darat, laut  maupun udara. Mulai jalan tol hingga jalan pedesaan, pelabuhan, dan lapangan terbang. Di samping infrastruktur komunikasi, infrastruktur pengairan untuk memenuhi kebutuhan air dan irigasi serta
infrastruktur energi. Kecukupan infrastruktur adalah merupakan prasyarat untuk menjadi negara maju. Tidak ada satupun negara maju tanpa didukung infrastruktur yang cukup. Dalam hal
infrastruktur ini, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Jokowi, Indonesia baru memiliki sekitar 39  persen dari yang seharusnya. Walaupun demikian, alhamdulillah, pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya.

Di samping pembangunan infrastruktur, Pemerintahan juga memulai pembangunan dari pinggiran. Keduanya memiliki makna yang mendalam. Dengan terbangunnya infrastrukturkhususnya transportasi dan komunikasi, konektivitas seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan.
Wilayah Indonesia betul-betul tersatukan di alam nyata, bukan hanya di alam idea. Di sisi lain, pembangunan di wilayah pinggiran dapat mempertegas kehadiran dan kedaulatan negara. "Kalau singa jantan, si Raja hutan, menandai batas wilayah kekuasaannya dengan menebar aroma air seninya, negara menandai batas kedaulatannya dengan menebar "aroma" pembangunan besar- besaran di wilayah pinggiran dan perbatasan" tegasnya.

Dalam rangka menerjemahkan kebijakan tersebut di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberi perhatian khusus untuk pendidikan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Bahkan,
Kemendikbud memberi perhatian khusus pada pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di luar batas negara, seperti anak-anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah dan Serawak, negara bagian Malaysia.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden dalam banyak kesempatan, perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya
manusia. Di sini kekuatan sektor pendidikan dan kebudayaan menemukan urgensinya. Terkait dengan itulah, tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 adalah "Menguatkan Pendidikan,
Memajukan Kebudayaan." Tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumberdaya-sumberdaya manusia yang berkualitas, demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan.

Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional yang menitikberatkan pembangunan sumberdaya manusia yang dilandasi
karakter yang kuat, ketrampilan, dan kecakapan yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

Selanjutnya, atas nama pemerintah, izinkan dia menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan pendidikan dan kebudayaan di seluruh penjuru
negeri, terutama kepada Ibu dan Bapak pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang, para pegiat PAUD, pegiat literasi, para tokoh agama, wartawan, dan kontributor pendidik lainnya, yang
tak lelah menyalakan mimpi, memberikan inspirasi, membuka jalan terang masa depan anak Indonesia agar menjadi manusia cerdas berkarakter kuat dan memberikan manfaat bagi sekitarnya.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Teruslah bersemangat dan tulus menguatkan pendidikan dan
memajukan kebudayaan Indonesia. Am

HMI Siap Kawal Tahapan Pemilu Di Loteng

Lombok Tengah, sasambonews.com - Keluarga besar HMI-KAHMI Lombok Tengah berdsarkan hasil rapat pleno harian cabang tertanggal 05 april 2019, telah menyepakati untuk mengkawal penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 dari semua tahapan hingga penetapan hasil,  kendatipun demikian kami dari HMI l Lombok Tengah hingga hari ini masih mempercayai penyelenggara (KPU - Bawaslu Loteng sebgai institusi pelaksana penyelenggara pemilu di kabupaten Lombok Tengah hingga sampai tahapan saat ini.

"Kami sepakat untuk mengawal semua proses tahapan Pemilu. Adapun jika terdapat dan terjadi dugaan kecurangan di didalamnya nanti ( jika terbukti) maka HMI adalah garda terdepan pengawal demokrasi" kata Ketua HMI Lombok Tengah L.Habibi

Dia berharap agar masyarakat tetap menjaga situasi dan kondisi kamtibmas yang lebih kondusif lagi sambil menunggu keputusan resmi dari KPU terkait hasil pemilu. "Siapapun yang menang itulah demokrasi pilihan rakyat" jelasnya. Gs

Bupati Malra Ajak Insan Pendidikan Fokus Ke Dunianya

Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun mengajak insan pendidikan di kabupaten tersebut untuk fokus  ke dunianya (dunia pendidikan), dan tidak perlu ikut campur di bidang lain.

Ajakan ini disampaikan Bupati usai pelaksanaan upacara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2019 dimana dirinya bertindak sebagai pembina upacara, yang dipusatkan di lapangan Maren Langgur Malra, Kamis (2/5).

“Seperti tentara mengenal kata back to barack (kembali ke barak), maka insan pendidikan baik dinas pendidikan hingga stafnya, dan guru dan semua perangkat lainnya harus kembali ke dunianya, dunia pendidikan. Jangan terlalu ikut campur ke bidang yang lain, yang akhirnya mengganggu prestasi belajar para siswa, dan pelayanan kepada para siswa di daerah ini," ungkap Thaher.

Ia menegaskan, selaku Bupati Maluku Tenggara dirinya menyampaikan keprihatinan kepada dunia pendidikan di Maluku karena sampai saat ini tidak tahu pasti di antara  34 provinsi di Indonesia, berada pada peringkat ke berapa.

"Di seluruh Maluku dengan 11 kabupaten, kita juga tidak tahu Malra ada di posisi ke berapa saat ini dalam hal pendidikan," katanya.

Menurut Hanubun, peringatan Hardiknas hari ini dapat mengubah banyak hal. Pemda Malra, akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, termasuk memenuhi persyaratan guru harus berijazah S1.

"Terkait sarana prasarana, akan kita sampaikan ke pusat bahwa kita memang masih kurang terutama bidang pendidikan, juga program IT di sekolah yang menghambat ujian. Ada sejumlah siswa harus datang dari Kei Besar ke Kei Kecil, dan itu mengeluarkan biaya cukup besar dan membebani orang tua," katanya.

Thaher menyatakan pemerintah daerah akan berupaya maksimal agar tahun 2020 nantinya semua yang diperlukan dunia pendidikan daerah ini dapat terjawab, olehnya itu semua insan pendidikan agar kembali merajut kebersamaan untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah ini, karena hanya pendidikan yang bisa merubah kehidupan.

"Saya juga berharap, selain kinerja ASN termasuk guru, media sebagai lembaga independen dapat memberikan informasi akurat dan kuat terhadap kinerja ASN termasuk guru kepada kami, maka saya pastikan ada sanksi terutama sanksi administrasi," tambahnya. (MP-15)

Let's block ads! (Why?)

Baca Kelanjutan Bupati Malra Ajak Insan Pendidikan Fokus Ke Dunianya : http://bit.ly/2Y1mcw8

Kerajinan Bonggol Jati Berkembang, Pembangunan Jalan Desa Diprioritaskan

SINAR NGAWI™ Ngawi-Kondisi desa yang berdekatan dengan wilayah hutan membuat keberadaan pengrajin bonggol jati di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar Ngawi, berkembang pesat. Suwandi, Kaur Keuangan desa setempat mengatakan, meski begitu, sebagian besar masyarakatnya masih menekuni pertanian sebagai mata pencaharian mereka.

"Mengingat perkembangan produksi kerajinan bonggol jati maupun produksi pertanian padi yang makin meningkat maka dengan menggunakan Dana desa (DD) tahun ini (2019), akses jalan yang layak masih menjadi prioritas pembangunan di desa," terang dia.

Tambahnya, Dengan melakukan pengerasan jalan baik berupa paving block maupun rapat beton, maka akses hasil produksi makin lancar, sehingga perekonomian warga desa juga makin meningkat.

Perkembangan pengrajin bonggol jati dalam dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang pesat. Dan hal ini telah membawa perubahan status sosial dan ekonomi warga.

"Mendasar catatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi 2008, wilayah Desa Bangunrejo Kidul merupakan salah satu wilayah yang tercakup dalam 88 kawasan desa hutan," urainya kemudian.

Desa Bangunrejo Kidul, merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Kedunggalar Ngawi.

Terbagi menjadi 9 Dusun, dengan jumlah penduduk 7.120 jiwa, Desa Bangunrejo Kidul memiliki luas areal persawahan sekitar 616 Ha.

Sementara hasil kerajinan Bonggol jati sendiri, dari catatan yang ada, selain lokal juga sudah sampai ke manca negara.

"Kami terus berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan yang mengangkat perekonomian warga, salah satunya dengan melakukan pembangunan maupun perbaikan sarana transportasi jalan desa," pungkasnya.
Pewarta: Kun/pAn
Editor: Kuncoro

Bus Sekolah Gratis Belum Jalan Juga, Ini Kata Kadishub Lamsel

Kepala Dinas Perhubungan Lamsel Anasrullah

KALIANDA, KALIANDANEWS - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Selatan Anasrullah angkat bicara terkait mangkraknya bus angkutan sekolah gratis milik Dishub setempat.

Ia menuturkan, belum bisa dioperasikannya kendaraan itu lantaran masih menunggu proses administrasi surat menyurat kendaraan serta plat nomor kendaraan yang belum ada.

"Memang itu digunakan untuk angkutan anak sekolah, perintah bapak bupati. Trayeknya kita sudah buat, sekarang ini kita lagi menunggu balik nama, surat menyurat mobil belum ada, platnya pun belum ada, baru nanti kita operasi," terang Anas kepada Kaliandanews.com, (02/05/19).

Namun pihaknya mengatakan, kendaraan bus sekolah gratis itu akan segera dioperasikan apabila seluruh administrasi surat menyurat dan plat kendaraan sudah jadi.

"Rencana trayeknya ada 3 dari sidomulyo, palas satunya saya lupa. Yang tidak ada trayek angkotnya karena takut nanti berbenturan dengan masyarakat atau angkot angkot yang ada," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat khususnya siswa di Lamsel mempertanyakan kapan bus sekolah gratis yang telah diserahkan oleh Kementrian Perhubungan RI sejak Desember 2018 lalu dioperasikan. (Kur)

Pol PP Dan Polisi Jaring 4 Muda Mudi Bukan Suami Istri Didalam Kos Kosan

Lombok Tengah, sasambonews.com-  Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan tahun 2019, dan untuk mencegah semakin maraknya penyakit masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan Kepolisian Sektor Praya Barat dan Sektor Praya, mengadakan Operasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,  Tertib Sosial.

Kali ini operasi menyasar pada Penginapan, Indekost, dan Hotel yang berada di kawasan Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya kemarin.

Dari 4 lokasi penyisiran di Indekost, dan Hotel DH, ditemukan 3 (tiga) pasangan bukan suami istri yang melakukan pelanggaran Tertib Sosial Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Ketiga pasangan tersebut berinisial R dan MZ, NH dan HP, serta SH dan SUR.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah, mereka mengakui kesalahannya, dan melakukan hal tersebut dikarenakan perasaan suka sama suka, tidak ada paksaan ataupun karena dorongan materi, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, mereka diserahkan kepada keluarga masing-masing, serta untuk penyelesaian lebih lanjut, diserahkan kepada kesepakatan keluarga kedua belah pihak. RSN

Kebakaran Polres Lamsel, Kapolda Lampung : Seluruh Berkas Perkara Hangus

Kapolda Lampung saat memberikan keterangan pers

KALIANDA, KALIANDANEWS - Kapolda Lampung Irjen Purwadi Haryanto meninjau markas polres Lamsel, yang terbakar (02/05/19).

Dalam keterangan persnya, Purwadi menerangkan penyebab kebakaran tersebut sementara diduga dari konsleting listrik yang terjadi di ruang seksi umum (sium) polres Lamsel.

"Terjadi musibah terbakarnya mako Polres Lamsel, dari ruang kasi umum ada konsleting listrik, karena kondisinya angin cukup besar sehingga api cepat menyebar. Memang bangunan ini dibangun dari 1982 dibangun. Usaha sudah dilakukan tapi tidak bisa melawan angin, dan aktifitas gedung memang banyak di balelakang sehingga membakar sebagian besar ruangan," kata Purwadi.

Kapolda juga menerangkan, tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu, sebanyak 59 tahan yang ada di mapolres juga berhasil diselamatkan oleh anggota Polres.

"Semua tahanan sudah dievakuasi di LP dan selamat semua. Tidak ada korban jiwa berkat antisipasi kita, namun dokumen dan senjata tidak bisa diselamatkan," terangnya.

Namun, meski demikian pelayanan publik di Polres Lamsel dikatakan akan tetap dilakukan dan berjalan seperti biasanya, sembari mencari tempat terdekat untuk dijadikan kantor pelayanan sementara.

"Kami berharap fasilitas pelayanan publik bisa berjalan, kami akan mencari tempat yang dekat. Kami minta info dari pemkab setempat, kira kira dimana letak untuk pelayanan publik.

Terkait kerugian materil akibat kebakaran tersebut, pihaknya juga sampai dengan saat ini masih melakukan penghitungan.

"Total kerugian sedang diitung oleh karolog, rencana pembangunan kami akan laporkan ke mabes polri. Seluruh berkas perkara hangus, tapi ada berkas juga yang sudah ada dikejaksaan," tutupnya. (Kur)

MRT Kini Sediakan Gerbong Khusus Wanita

Jakarta, Info Breaking News – PT MRT Jakarta kini menyediakan satu gerbong khusus untuk para penumpang wanita pada jam sibuk.

Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin menyebut gerbong tersebut berada di bagian paling depan dari satu rangkaian kereta dan hanya beroperasi pada jam-jam tertentu, yakni pukul 07.00-09.00 WIB dan 17.00-19.00 WIB.

"Betul sudah diberlakukan kereta khusus wanita pada jam sibuk dan di hari kerja saja," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2019).

Tak hanya gerbong khusus, MRT mulai hari Rabu (1/5/2019) kemarin pun disebut telah mulai beroperasi lebih awal dan berakhir lebih malam, yakni dari yang sebelumnya beroperasi pukul 05.30 WIB – 22.30 WIB sekarang menjadi pukul 05.00 WIB hingga 24.00 WIB.

Pemberlakuan gerbong khusus ini mengingat jumlah pengguna MRT Jakarta semakin hari semakin meningkat. Puncak penumpang pun terjadi pada 13 Maret 2019 dengan angka 116.740 penumpang.

"52 persen orang naik MRT karena ketepatan waktunya, jadi ini yang kita jual. Kita evaluasi mesin dengan tingkat ketepatan waktunya mencapai 99,8 persen," tuturnya.

Pengoperasian sendiri MRT telah berjalan sebulan dengan memberlakukan potongan tarif sebesar 50 persen. Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar tarif diskon itu diperpanjang sementara. ***Jeremy

Disuruh Hentikan Real Count, KPU: Kami Hanya Tunduk pada Undang-Undang

Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Jakarta, Info Breaking News – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pihaknya hanya akan tunduk pada undang-undang. Hal tersebut disampaikan menanggapi kabar tentang Habib Rizieq Syihab yang menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendesak KPU menghentikan real count. 

"KPU tidak akan tunduk dan pihak mana pun, itu prinsip, dari pihak mana pun kami tidak akan tunduk dan kami akan membuktikan itu," tegas Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Kamis (2/5/2019).

"Kami juga tidak akan tunduk kepada 01 dan 02 dan siapa pun, KPU hanya bertunduk kepada UU," tambahnya.

Wahyu menyebut kini KPK masih terus melakukan penghitungan suara. Ia berharap agar semua pihak dapat member kesempatan bagi KPU untuk menyelesaikan tugasnya.

"Jangan menekan KPU karena KPU tidak bisa ditekan oleh siapa pun," ucapnya.

Diketahui, Habib Rizieq menyampaikan pesan kepada Ketua Penanggung Jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, pada Rabu (1/5/2019) kemarin. Rizieq disebut Yusuf mendesak hal itu karena menilai real count bisa berbahaya dan membentuk opini salah di masyarakat.

"Jadi habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, kemarin.

Yusuf menilai setiap hari angka di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU tidak bergerak dan hanya berada di angka 54. Dia menilai sebanyak apapun suara daerah yang masuk nilainya tetap dan tidak berubah. ***Raymond Sinaga

Gedung Polres Lamsel Terbakar, Tahanan Berhasil di Evakuasi

KALIANDA, KALIANDANEWS - Jajaran Polres Lampung Selatan mengevakuasi Tahanan ke Polsek Lampung Selatan serta memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian Kebakaran hebat yang menghanguskan Gedung Polres Lampung Selatan pada Kamis (2/5) sekitar pukul 11.00 WIB tersebut.

Menurut salah satu anggota kepolisian polres lamswl Kapolsek Palas Iptu Budi menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Lanjut Budi mengatakan,  seluruh tahanan yang ada langsung segera di evakuasi petugas ke Mapolsek Kalianda.

"Alhamdulillah tidak sampai ada korban jiwa. Semua tahanan juga sudah diamankan ke Polsek Kalianda," singkat Budi di lokasi.

Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran, sedang melakukan pembersihan serta memadamkan percikan api yang masih tersisia. (Nz)

Pengamat Politik : Semua Pihak Harus Tahan Diri

Mataram, sasambonews.com - Pengamat Politik UIN Mataram, DR Kadri menghimbau semua pihak untuk menunjukkan sikap saling menahan diri atau cooling down pasca pemunguta suara Pemilu 2019, baik dari pendukung Paslon Jokowi-Ma'ruf maupun Paslon Prabowo-Sandi.

Cooling down yang dimaksud oleh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram ini adalah masing-masing pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden agar menahan diri dan menyerahkan penentuan presiden dan wakil presiden terpilih kepada KPU sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia secara konstitusional.

Apabila ditemukan adanya kesalahan dalam proses perhitungan suara oleh KPU tentunya sudah ada mekanisme koreksi untuk melakukan perbaikan. Begitu juga jika ada penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran maka konstitusi kita juga sudah menyiapkan mekanismenya.

Persoalan ada kasus yang kontra atau bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kejujuran itu hanyalah oknum dan harus di proses secara transparan. Namun bukan berarti bahwa adanya kasus tersebut membuat kita menarik kesimpulan secara umum bahwa Pemilu dan KPU selaku penyelenggara  tidak adil dan tidak jujur. Kita tentunya tidak bisa langsung berkesimpulan seperti itu.

"Maka dari itu, amat sangat disayangkan jika ada cara-cara di luar konstitusi dalam menyikapi dugaan kecurangan maupun ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Sebab KPU adalah lembaga yang transparan. Jika ada yang ragu dengan KPU maka ada lembaga seperti DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) RI selaku pengawas KPU dan Bawaslu yang menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara" ungkapnya.

Regulasi Pemilu juga sudah sangat tranparan. Kemudian mekanisme penyelenggaraannya juga melibatkan banyak orang. Begitu juga dengan pembuat aturan penyelenggaran Pemilu yang dipakai sekarang ini pun melibatkan semua politisi baik dari partai pengusung Paslon Prabowo-Sandi maupun partai pengusung dari Paslon Jokowi-Ma'ruf. Pemilihan komisioner KPU juga melibatkan orang-orang dari partai-partai pengusung masing-masing Paslon sehingga kalaupun ada kumpulan atau forum dari pendukung masing-masing paslon agar rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya diarahkan untuk mewujudkan suasana yang tenang, aman dan damai. Karena dikhawatirkan keputusan yang provokatif bisa melanggengkan suasana politik yang terus memanas.

Selain itu, cooling down juga dapat diartikan sebagai tidak melakukan klaim kemenangan apalagi dengan cara-cara yang provokatif meskipun sudah memiliki kalkulasi hasil perolehan suara presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019. Namun yang perlu di ingat adalah kalkulasi kemenangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah kewenangan dari KPU sehingga belum saatnya melakukan klaim kemenangan karena KPU baru akan mengumumkan hasilnya pada 22 Mei 2019 mendatang setelah melalui penghitungan secara berjenjang yang transparan dan partisipasif.

"Oleh karenanya, klaim kemenangan yang dilakukan oleh salah satu kubu jangan dilakukan karena ada pihak lain yang merasa tidak menang akhirnya secara psikologi terpancing emosinya sehingga memicu ketegangan dan menimbulkan efek yang tidak bagus bagi kondusifitas wilayah NTB. Intinya pernyataan maupun aksi deklarasi klaim kemenangan sebaiknya tidak dilakukan oleh masing-masing pihak" tambahnya.

Terakhir, pihaknya menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga perdamaian karena pemungutan suara Pemilu 2019 sudah selesai. Apalagi momen menjelang bulan puasa Ramadhan dapat dimanfaatkan untuk saling menahan diri dan bermaaf-maafan.

"Jadi tidak perlu ada perang deklarasi kemenangan karena itu hanya akan membuat panas situasi. Jangan juga menyebar informasi yang provokatif yang tidak diketahui kebenarannya. Mari kita cooling down baik di dunia nyata maupun di media sosial" ungkapnya.gs

SPN Datangi Kejari, Pertanyakan Kasus Mantan Camat Prabada

Lombok Tengah, sasambonews.com - Sekitar 10 orang yang mengaku dari  Serikat Petani Nasional pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 pukul 10.05 sd 10.45 wita mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Kedatangan SPN untuk mempertanyakan  sejauh mana penanganan perkara yang menjerat mantan Camat Paraya Barat Daya Kamaruddin.

Masa aksi diterima di Aula Kejaksaa Negeri Lombok Tengah oleh Agung Kunto Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang didampingi oleh Jaksa Fungsional pada Bidang Pidsus Kejari Loteng.

"Kami meminta kepada Kejakasaan untuk segera menentukan pasal yang akan disangkakan supaya masyarakat awam tidak mengira aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan bermain mata dengan tersangka" kata Hamzan.

Sementara itu Kasi Pidsus Agung Kunto menyampaikan terkait dengan perkara Mantan Camat Paraya Barat Daya tersebut, sampai saat ini masih berjalan.
Kamaruddin disangkakan pasal 8 UU Tipikor terkait penggelapan dalam jabatan.

 Saat ini menurutnya masih ada beberapa  item yang masih kurang dan perlu dilakukan penyempurnaan oleh penyidik Polres Loteng, sehingga Kejaksaan mengembalikan berkas tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP. Oleh karena itu pihak Kejari Loteng hanya menunggu hasil dari Kepolisian yang menyempurnakan barang bukti yang masih dianggap kurang untuk dibawa  persidangan. Gs

Pilpres, Ketum NU Ajak Warga NU Tunggu Hasil KPU

Lombok Tengah, sasambonews.com - Pada tanggal 1 Mei 2019, pukul 18.20 sd 21.10 Wita,bertempat Asrama Putri Ponpes Manhalul Maarif Desa Darek Kec Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), berlangsung acara menyambut bulan suci ramadhan 1440 H sekaligus  Haul Akbar Syeh Abdul Qodir Jaelani, TGH Shaleh Hambali, TGH L. M Faesal. Ust. L Bukran, TGH L. Muhammad Alwi, TGH Nuruddin Husni, TGH Khairi Adnan.

Hadir TGH Turmuzi Badarudin (Pembina Ponpes Qomarul Huda BAgu), AKBP Budi Santoso (Kapolres Loteng), H Tarwo Kusnarno (Kabinda NTB), Prof H Masnun (Ketua PW NU NTB),

 Ketua panitia Ustad H. Ahmad Makky, menyampaikan, momen acara tersebut sanggat tepat untuk bersatu kembali setelah pelaksanaan Pilpres yang mana pada saat tahapan Pemilu banyak diantara kita yang berbeda pendapat.

Ia mengajak untuk terus menjalin silaturahmi kembali dalam bingkai NKRI.

Sementara itu Ketua PW NU NTB, Prof H Masnun, mengatakan, bahwa warga nahdiyin wajib untuk mengikuti ulama. Acara tersebut merupakan wahana silaturahmi sesama muslim dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan.

Momen paska Pemilu menurut Masnun diharapkan agar masyarakat tetap menjaga situasi dan kondisi kamtibmas yang lebih baik lagi sambil menunggu keputusan dari lembaga yang berwenang yakni KPU. Setelah Pemilu diharapkan agar kembali bersatu baik sesama Muslim maupun dengan pemeluk Agama lain. 

Masnun mengajak untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan serta terus menjaga warisan/wasiat para Ulama. Terlebih sebentar lagi umat Islam akan menjalankan ibadah puasa Ramadhan. "Ciri lain kaum Nahdiyin adalah ziarah kubur saat menjelang puasa. Dengan ziarah kubur mengingatkan kita akan perjuangan para pendahulu dan leluhur serta orang tua kita semua" terangnya.

Sedangkan Kabinda NTB, H Tarwo Kusnarno, mengajak kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga silaturahmi. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan khususnya paska Pemilu 2019. Menunggu keputusan KPU terkait hasil Pilpres adalah sikap bijak. Bangsa Indonesia akan baik jika pengelolanya baik.

TGH Maarif Makmun, pengasuh Ponpes Manhalul Maarif Darek mengatakan, bahwa wajib hukumnya menjaga keutuhan NKRI. Mengajak warga Nahdiyin khususnya paska Pilpres agar tetap menjaga persatuan dan persaudaraan. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin itulah pilihan rakyat melalui demokrasi Pemilu. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu hasil pengumuman dari KPU. Loteng sudah kondusif, harus terus dipertahankan dan jangan sampai ada orang masuk yang akan mengganggu ketentraman masyarakat Loteng.

Dia mengapresiasi kinerja dan tugas TNI/Polri yang sudah menjaga keamanan selama Pemilu. Inti Tausyah antara lain tentang hikmah datangnya bulan suci Ramadhan dan mengikuti ajaran atau sunah Rasul. Gs

Nanang Ermanto Tinjau Langsung Proses Pemadaman Kebakaran Polres Lamsel

KALIANDA, KALIANDANEWS - Mendengar kabar terbakarnya Markas Polres Lampung Selatan, Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto terjun langsung meninjau kebakaran untuk memberikan instruksi langsung kepada Satdamkar Pol PP Lampung Selatan, (2/5/2019) siang.

Pantauan Kaliandanews dilokasi, Nanang Ermanto di Dampingi oleh sejumlah Pejabat Pemkab Lampung Selatan di antaranya, Fredy Sukirman, Supriyanto, Hery Bastian, Thomas Amrico, I Ketut Sukerta serta Erdyansah nampak sedang melakukan koordinasi, terkait penanggulangan kebakaran tersebut. 

Dalam kesempatan itu Nanang menyampaikan, pihaknya akan sesegera mungki  melakukan koordinasi dengan Kapolres Lampung Selatan, terkait evakuasi serta merelokasi bangunan sementara untuk kegiatan Polres Lamsel sehari - Hari.

 "Segera mungkin kami akan lakukan sama Kapolres Lampung Selatan, untuk melakukan Evakuasi dan menyiapkan tempat Gedung Baru untuk aktivitas dan kegiatan sehari hari Polres Lampung Selatan," Tegas Nanang. (Nz)

Hitungan Menit Gedung Polres Lamsel Luluh Lantak Terbakar

KALIANDANEWS, KALIANDA - Hitungan menit Gesung Polres Lampung Selatan lukuh lantak dilahap si jago merah pada pukul 11.00 WIB. Kejadian tersebut sontak membuat anggota dan staf Polres Lampung Selatan berhamburan meninggalkan Gedung Polres Lamsel.

Belum jelas apa yang menjadi penyebab utama kebakaran tersebut. Namun berdasarkan informasi yang didapat kaliandanews dilokasi, penyebab utama kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik yang terjadi di salah satu ruangan Polres Lampung Selatan.

"Iya mas kejadian nya begitu cepat sekitar jam 11.00 WIB. Kebakaran karena konsleting listrik di ruang siwas, saya lari keluar sambil bawa barang-barang laptop, tapi casannya gak kebawa karna buru-buru," Ucap salah satu staf yang bekerja di Polres Lamsel Sambil Terisak Menangis.

Hingga berita ini diturunkan, terlihat Gedung Polres Lamsel sudah luluh lantak habis terbakar. Bahkan atap kantor sudah rubuh dan mengeluarkan ledakan demi ledakan darindalam kantor. Kebakaran yang terjadi begitu cepat ini juga di sebabkan karna faktor tiupan angin yang cukup kencang.

Terlihat dilokasi saat ini, petugas pemadam kebakaran dari polres lamsel dan dibantu satdamkar POL PP Lamsel masih berusaha memadamkan api, diiringi ledakan-ledakan yang berasal dari dalam gedung polrea lamsel. (Nz)

Markas Porles Lamsel Terbakar!!

Markas Polres Lamsel saat dilalap api

KALIANDA, KALIANDANEWS - Markas kepolisian resort (Mapolres) Lampung Selatan, yang terletak di Jl. Kolonel Makmun Rasyid, Kalianda ludes dilalap api, Kamis (02/04/19).

Salah seorang narasumber mengatakan, kebakaran berawal dari ruangan Sium Polres Lamsel, sebelum menyebar dan menghanguskan sebagian besar bangunan termasuk ruang kerja Kapolres Lampung Selatan.

"Awalnya dari ruang sium, trus menyebar," kata salah seorang anggota Polres Lamsel.

Sampai saat ini, pemadaman masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran.

Kendaraan water canon juga diturunkan untuk membantu memadamkan api. (Kur)

Apa Itu Stress, Gejala dan Upaya Menghilangkannya

Oleh: dr. Febry Ubro

STRES adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit, stress membuat tubuh untuk memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri, stress merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Stress yang ringan berguna memacu seseorang untuk berpikir, berusaha lebih berpikir dan berusaha lebih cepat dan keras sehingga dapat menjawab tantangan hidup sehari-hari.

dr. Febry Ubro

Stress ringan bisa merangsang dan memberikan rasa lebih bergairah dalam kehidupan yang biasanya membosankan dan rutin. Tetapi stress yang terlalu banyak dan berkelanjutan, bila tidak ditangani akan berbahaya bagi kesehatan.

Gejala Stres

• Menjadi mudah tersinggung dan marah terhadap teman, keluarga dan kolega.

• Bertindak secara agresif dan defensif.

• Merasa selalu lelah.

• Sukar konsentrasi atau menjadi pelupa.

• Palpitasi atau jantung berdebar-debar.

• Otot-otot tegang.

• Sakit kepala, perut dan diare.
Komplikasi stres

• Tekanan darah tinggi dan serangan jantung.

• Sakit mental, hysteria.

• Gangguan makan seperti hilang nafsu makan atau terlalu banyak makan.

• Tidak bisa tidur (insomnia).

• Migren atau kepala pusing.

• Sakit maag.

• Serangan asma yang tambah berat.

• Ruam kulit.

Penyebab stress atau stressor

Stressor adalah faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respons stress. Stressor dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari kondisi fisik, psikologis, maupun sosial dan juga muncul pada situasi kerja, di rumah, dalam kehidupan sosial, dan lingkungan luar lainnya.

Istilah stressor diperkenalkan pertama kali oleh Selye (dalam Rice, 2002).

Menurut Lazarus Dan Folkman (1986) stressor dapat berwujud atau berbentuk fisik (seperti polusi udara) dan dapat juga berkaitan dengan lingkungan sosial (seperti interaksi sosial). Pikiran dan perasaan individu sendiri yang dianggap sebagai suatu ancaman baik yang nyata maupun imajinasi dapat juga menjadi stressor.

Menurut Lazarus dan Cohen (1977), tiga tipe kejadian yang dapat menyebabkan stress yaitu:

• Daily hassles yaitu kejadian kecil yang terjadi berulang-ulang setiap hari seperti masalah kerja di kantor, sekolah dan sebagainya.

• Personal stressor yaitu ancaman atau gangguan yang lebih kuat atau kehilangan besar terhadap sesuatu yang terjadi pada level individual seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan dan masalah pribadi lainnya.

Ditambahkan Freese Gibson (dalam Rachmaningrum, 1999) umur adalah salah satu faktor penting yang menjadi penyebab stress, semakin bertambah umur seseorang, semakin mudah mengalami stress. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor fisiologis yang telah mengalami kemunduran dalam berbagai kemampuan seperti kemampuan visual, berpikir, mengingat dan mendengar.

Pengalaman kerja juga memengaruhi munculnya stress kerja. Individu yang memiliki pengalaman kerja lebih lama, cenderung lebih rentan terhadap tekanan-tekanan dalam pekerjaan, daripada individu dengan sedikit pengalaman (Koch Dan Dipboye, dalam Rachmaningrum,1999).

Selanjutnya masih ada beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat stress, yaitu kondisi fisik, ada tidaknya dukungan sosial, harga diri, gaya hidup dan juga tipe kepribadian tertentu (Dipboye, Gibsin, Riggio dalam Rachmaningrum, 1999).

Cara Mengobati Stress
Perawatan untuk menghilangkan stres biasanya melibatkan kombinasi metode yang dapat mencakup perubahan gaya hidup, konseling, dan teknik relaksasi atau manajemen stress.

Perlakuan terhadap stress Anda akan sangat bervariasi tergantung pada jenis gejala yang Anda alami dan seberapa parahnya gejala tersebut.
Perawatan dapat berkisar dari jaminan sederhana hingga perawatan rawat inap dan evaluasi di rumah sakit.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi yang cermat oleh dokter untuk menyingkirkan penyebab medis dari gejala Anda dan untuk membantu mengidentifikasi kondisi stress atau emosional yang terjadi, ada beberapa cara untuk menghilangkan stress. Tergantung pada kepribadian dan gaya hidup Anda, satu atau lebih modalitas ini mungkin tepat untuk Anda:

• Program latihan teratur

• Diet sehat dan kebiasaan gizi

• Biofeedback sesuai indikasi

• Yoga

• Meditasi

• Akupunktur

• Konseling oleh profesional kesehatan mental yang berkualitas, sesuai kebutuhan

• Intervensi medis untuk setiap masalah fisik yang ditemukan.

Ketum Gema Nias: Penguatan Pendidikan Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Ketum Gema Nias, Iman Harefa

Gunungsitoli, - Ketua Umum Generasi Muda Nias (Gema Nias), Iman Jaya Berkat Harefa, menegaskan bahwa penguatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab bersama.

"Terkhusus untuk pemerintah, penguatan sistem pendidikan, pembenahan infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik merupakan pekerjaan yang sampai saat ini harus terus diupayakan oleh pemerintah," tuturnya kepada Wartanias.com, Rabu (01/05/2019) malam. 

Menurut dia pemerataan ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan dunia pendidikan di daerah-daerah disetiap pelosok tanah air yang masih belum maksimal.

"Perhatian pemerintah sudah ada hanya belum merata," menurutnya.

Pada pada kesempatan itu, Iman Jaya juga mengharapkan agar melalui momentum Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap tanggal 02 Mei, dapat mengingatkan semua pihak.

"Kita berharap hal ini bisa memperkuat komitmen setiap anak bangsa sebagai insan pendidikan, dan diingatkan bahwa bukan hanya pemerintah yang ikut bertanggung jawab akan penyelenggaraan pendidikan tetapi merupakan tanggung jawab setiap orang, baik secara skala Nasional maupun daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air," tegasnya. 

Dia juga menyampaikan bahwa momentum peringatan Hardiknas, Gema Nias sebagai organisasi yang peduli pendidikan Nias, selama 10 tahun tetap komitmen mengedepankan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui program-program Organisasi.

"Mendekati satu dekade (10 Tahun) Gema Nias juga telah berkiprah dalam kegiatan pendidikan seperti Pelaksanaan Kejuaraan Olimpiade mata Pelajaran dari tingkat SMA/SMK, SMP, SD, Kejuaraan Lomba Cepat Tepat mata Pelajaran,  Kejuaraan story telling," jelasnya 

Tidak hanya itu, Iman Juga menyebutkan bahwa pihaknya rutin melakukan program pendidikan melalui program di organisasi yang dia pimpin saat ini. 

"Terkait usaha menunjang program pendidikan, kegiatan yang tidak pernah berhenti kita lakukan adalah Kegiatan Pemondokan Intensif bagi setiap pelajar kelas 2 SMA sederajat sebagai wadah persiapan masuk Perguruan Tinggi Negeri yang sedang berlangsung saat ini di Medan," terangnya. (Ferry Harefa)

Walikota Gunungsitoli Himbau Agar Ada Kesetaraan Gender Di Bidang Pendidikan

Walikota Gunungsitoli
| Foto : Ferry Harefa

Gunungsitoli, - Walikota Gunungsitoli, Ir. Lakhomizaro Zebua, menghimbau serta mengharapkan agar semua pihak menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini guna mewujudkan kesetaraan Gender.

"Melalui Peringatan hari kartini ini, Saya mengajak kepada Kartini-Kartini kota Gunungsitoli, untuk menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini guna mewujudkan kesetaraan Gender di era modern terutama di bidang Pendidikan dan secara umum kesetaran Gender di semua bidang," harap Walikota dalam arahannya pada kegiatan peringatan Hari Kartini Ke-140 Kota Gunungsitoli tahun 2019 bertempat di halaman Kantor Walikota Gunungsitoli, Selasa (30/04/2019) lalu.

Menurut dia, peringatan Hari Kartini Tahun 2019 dengan Tema 'Perkuat Advokasi dan Aksi Nyata Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal Perempuan', merupakan amanat dan sekaligus peringatan bagi semua pihak.

"Bahwa sebagai perempuan yang berkualitas dan penerus emansipasi Kartini, harus terus berjuang memperbaiki sumber daya perempuan dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidikan, keterampilan atau skill dalam membangun hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tegasnya.

Walikota juga menyebutkan bahwa atas perjuangan R.A. Kartini, kini masyarakat bisa melihat perempuan -perempuan Indonesia yang hebat, tidak hanya berprofesi sebagai lbu rumah tangga tapi berpartisipasi dan berkonstribusi dalam memberi warna kehidupan masyarakat

dengan berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan, sosial budaya, politik dan sebagainya.

"Perjuangan R.A. Kartini telah membawa dampak yang sangat luar biasa. Saat ini kaum wanita berada diposisi kepemimpinan, bukanlah suatu hal yang tabu lagi, namun adat ketimuran bangsa ini tetap kita junjung tinggi. Sebagai kaum wanita hendaknya juga tidak melupakan kodratnya yang memiliki tugas utama sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu," ucapnya mengingatkan.

Pada kesempatan itu, Walikota juga menegaskan bahwa Peringatan Hari Kartini bukanlah sebatas seremonial saja, namun menurutnya, ada harapan yang lebih dari itu, yakni harapan dimana disetiap masa, Wanita Indonesia atau wanita Kota Gunungsitoli dapat terus berjuang untuk mengharumkan nama Pemerintah Kota Gunungsitoli.

"Kartini mungkin sudah tidak ada, namun semangat juang tidak boleh padam 'Habis Gelap Terbitlah Terang' maju terus para Kartini dan kaum perempuan," ujarnya mengakhiri. (Ferry Harefa)

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Serahkan Santunan JHT dan JKM

AMBON - BERITA MALIKU.
Dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), yang berlangsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Rabu (1/5), Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Maluku, menyerahkan santunan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM).

Santunan JKM dan JHT diberikan kepada masing-masing, Ferdyansyah pekerja Ciputra International Unit Ambon sebesar Rp27.839.996, terdiri dari JHT Rp3.839.996 dan JKM Rp24.000.000, sedangkan Dahlan merupakan pekerja di Yayasan Masjid Raya Al-Fatah Ambon mendapat santunan sebesar Rp29.336.109 terdiri dari JHT Rp5.336.109 dan JKM Rp24.000.000. santunan tersebut diberikan kepada masing-masing ahli waris.

Kepala BPJS Ketenagekerjaan Cabang Maluku, Alias Muin, mengatakan santunan yang diberikan merupakan bukti komitmen dari BPJS Ketenagkerjaan kepada kepada peserta jika mengalami resiko kecelakaan kerja bahkan kematian.

"Saya mengucapkan selama hari Buruh internasional, kita tentu berharap Buruh atau pekerja senantiasa mendapatkan hak-haknya, terutama hak memperoleh jaminan sosial khususnya jaminan sosial ketenagekerjaan," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, pihaknya juga terus bersinergi dengan Disnaketrans, terutama pegawai pengawas ketenagkerjaan, dalam berupaya memperjuangkan pekerja untuk mendapatkan semua hak-haknya, terutama yang diatur didalam Undang-Undang yang terkait dengan ketenagkerjaan.

Lebih lanjut dikatakan, di dalam tahun ini BPJS Ketenagkerjaan Maluku telah membayakan hampir Rp8 miliar dari 4 program yangh dijalankan, baik itu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jamina hari tua dan jaminan pensiun.

"Untuk jumlah kasus, data ada di kantor, saya tidak mengingat persis angka kecelakaan kerja yang ada, yang jelas ada beberapa kasus kecelakaan kerja yang ditangani dan kita sudah bayarkan hak-haknya kepada peserta maupun ahli waris peserta,"ucapnya.

ditempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Meki Lohy, mengatakan ada serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam memperingati hari Buruh International, untuk membangun silahturahmi dengan seluruh stackholder, guna berpikir bersama untuk menyelesaikan persoalan ketenagkerjaan yang ada di provinsi maluku.

Menurutnya, dari tahun ke tahun Disnaketrans terus bersinergi dengan BPJS Ketenagkerjaan dengan melibatkan seluruh komponen, baik mediator maupun pengawas. karena sampai hari ini masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dislesaikan, terutama persoalan perlindungan jaminan ketenagkerjaan maupun jaminan kesejahatan kepada buruh/pekerja.

"Salah satu pekerjaan rumah yang diutamakan, bagaimana membangun kesadaran dari semua unsur, terutama pengusaha untuk menjamin pekerja dalam BPJS ketenagekerjaan, baik itu hari tua, maupun kematian kepada seluruh pekerja, karena ini sudah tertuang aturan dan regulasi. Tadi kita lihat dalam puncak peringatan hari buruh, BPJS Ketenagkerjaan menyerahkan santunan kepada buruh yang sudah meninggal, luar biasa itu bisa membantu keluarga dan anak-anak untuk melanjutkan studi pendidikan,"pungkasnya.

Pihaknya sebagai unsur pemerintah akan bekerjasama dengan BPJS ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan, untuk terus memberikan kesadaran, pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh perusahaan, untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja lewat jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Pertamina Resmikan Fasilitas Floating Storage di Kepulauan Aru

AMBON - BERITA MALUKU. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan distribusi BBM NPSO (BBM Non Subsidi) /BBM Industri di wilayah Maluku, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku Papua meresmikan fasilitas _floating storage_ MT. Berkat Anugerah 01 transportir bunker PT. Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai Wilayah Kepulauan Aru di Kota Dobo.

Peresmian ini dilakukan oleh Industrial Fuel Marketing Regional Manager VIII PT Pertamina (Persero), M. Iqbal Dian Kurniawan bersama dengan Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, Muhammad Jumpah, bertindak mewakili Bupati, dan dihadiri oleh Kepala Syahbandar, serta para pelaku usaha industri perikanan dan nelayan di wilayah Dobo, Kepulauan Aru.

Sebagai lokasi yang menyimpan potensi perikanan besar, Dobo diproyeksikan sebagai salah satu sentra perikanan di Provinsi Maluku sehingga keberadaan fasilitas transportir bunker MT. Berkat Anugerah 01 berkapasitas 750 kilo liter (KL) ini diharapkan akan membawa dampak yang positif. Peresmian fasilitas _floating storage_ ini juga sekaligus merupakan upaya Pertamina
dalam merespons dan memenuhi kebutuhan konsumen bunker terutama untuk Kapal Perikanan/Nelayan di wilayah Aru yang terus meningkat. Selain itu, hal ini merupakan langkah dukungan terhadap perkembangan sektor perikanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku dan sekitarnya. Diperkirakan, kebutuhan BBM Kapal Nelayan di wilayah tersebut mencapai 1000 - 3000 KL per bulan dengan total 500 kapal yang beroperasi di wilayah perairan Kepulauan Aru dan Laut Arafura.

Industrial Fuel Marketing Regional Manager VIII PT Pertamina (Persero), M. Iqbal Dian Kurniawan, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa fasilitas _floating storage_ ini diharapkan dapat mempermudah para konsumen bunker dalam memperoleh BBM.

"Selama ini kapal-kapal konsumen telah mendapatkan BBM dari Pertamina, sehingga dengan adanya fasilitas ini (transportir bunker) akan semakin mempermudah mereka dalam mendapatkan BBM karena kapal ini akan mendekat ke lokasi kapal-kapal ikan berada. BBM yang dijual juga merupakan BBM industri yang dapat dibeli oleh konsumen tanpa persyaratan khusus," ungkap Iqbal.

"Dengan peresmian hari ini, Pertamina berharap dapat meningkatkan _awareness_ konsumen bunker terkait fasilitas pelayanan penjualan BBM NPSO baik secara langsung maupun melalui agen Pertamina. Adapun standar pelayanan di fasilitas _floating storage_ ini sudah sesuai dengan standar pelayanan Pertamina dan dipastikan takarannya melalui uji tera" tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, Muhammad Jumpah, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap beroperasinya kapal tanker penyuplai BBM tersebut dan berharap untuk terus berkoordinasi untuk mendukung kelancaran pelayanan bagi para nelayan.

"Pemerintah daerah mendukung penuh beroperasinya kapal tanker ini. Kita perlu berkoordinasi bersama meski beda kewenangan sehingga apabila terjadi kendala di lapangan, pemerintah siap membantu mengatasi," ujar Sekda.

"Kami juga berharap agar kehadiran kapal tanker ini dapat mengurangi atau bahkan mengatasi antrian pembelian BBM jenis solar bersubsidi di APMS maupun SPBU di Kota Dobo dan Kepulauan Aru." tutupnya.

Sebelum peresmian, dilaksanakan pula _Focus Group Discussion_ antara nelayan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Pertamina yang membahas berbagai potensi pengembangan sektor perikanan di wilayah Kepulauan Aru serta dukungan dari Pertamina untuk menyediakan BBM sebagai solusi bagi para pelaku industri perikanan Dobo dan sekitarnya untuk pengembangan usaha sesuai dengan slogan IFM Pertamina "We Bring Energy Solutions".

Ada Dugaan Pemotongan Gaji Guru Honorer di SMKN 2 Hiliserangkai

Ilustrasi korupsi |Foto, : istimewa

Nias,- Pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Hiliserangkai, Kabupaten Nias, diduga telah melakukan praktik Pemotongan Gaji atau honorarium Guru Honorer yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

Informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah Guru Honor saat dikonfirmasi Wartanias.com pada Senin (29/04/2018) lalu.

"Honorarium kami dihitung Rp. 40.000 setiap les. Awalnya hal ini sangat menggembirakan bagi kami guru Honorer. Memang setiap kami menanda tangani SPJ, dan benar tertera di SPJ tersebut sebesar Rp. 40.000 setiap lesnya," ungkap seorang guru honorer yang tidak ingin namanya disebutkan.

Diijelaskannya bahwa pada kenyataannya, saat mereka menerima honorarium tersebut, nilainya tidak sesuai dengan nilai yang tertera di dalam SPJ yang mereka tanda tangani itu.

"Sudah terpotong duluan sebelum kami terima. Dan pemotongan ini tidak hanya terjadi sekali saja, yang jelas mulai dari pertama menerima honorarium sampai pada penerimaan terakhir dibulan maret, kami tidak pernah menerima sesuai dengan yang tertera di SPJ," ungkapnya.

Pada kesempatan itu dia juga menjelaskan rincian honorarium yang mereka terima saat itu serta menyampaikan alasan pihak sekolah melakukan pemotongan tersebut.

"Di SPJ tertera Rp. 40.000 setiap les, tetapi pada kenyataannya kami hanya menerima Rp. 37.000, dan ini telah berlangsung sejak bulan Juli 2017 hingga Desember 2018. Sedangkan pada bulan Januari hingga Maret 2019 penerimaan Rp. 38.000. Dan setiap kami tanyakan, alasan pemotongan itu katanya merupakan ongkos ke BRI dan berbagai alasan lainnya," bebernya.

Sementara itu, Wartanias.com juga telah berupaya melakukan konfirmasi guna mendapatkan keterangan dari Kepala SMK Negeri 2 Hiliserangkai, Arozatulo Mendrofa, pada hari Selasa (30/04/2019) lalu.

Namun sungguh disayangkan, Arozatulo Mendrofa diduga tidak bersedia memberikan keterangan dan memilih untuk bungkam.

Hingga berita ini ditayangkan Wartanias.com sedang berupaya menghubungi pihak Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, guna mendapatkan sejumlah keterangan terkait dugaan pemotongan gaji guru honor tersebut. (Ferry Harefa)

Prabowo Minta Media Massa Tak Rusak Demokrasi

Prabowo Subianto ketika menghadiri peringatan hari buruh sedunia (May Day)
di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta

Jakarta, Info Breaking News – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto secara tegas meminta kepada media massa agar dapat berlaku adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kelakuan media massa kini nantinya akan tercatat dalam sejarah bangsa. Untuk itu, media diharapkan agar tidak merusak demokrasi.

"Para media hati-hati kami mencatat kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing yang bisa kau atur-atur," tegas Prabowo Subianto ketika berbicara di hadapan ribuan buruh yang memenuhi lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019).

"Akan tercatat dalam sejarah hei kau media yang ikut merusak demokrasi di Indonesia.

Yang tidak benar harus kita katakan tidak benar. Jangan kau balik. Ingat rakyat Indonesia mencatat setiap penindasan yang kau (media) buat," tuturnya yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari para buruh.

Demokrasi, lanjutnya, membutuhkan suatu sikap patuh kepada aturan main. Anak-anak bangsa ini tak ingin dicurangi.

"Masak 260 juta rakyat Indonesia mau dicurangi? Dan yang kita heran dan sedih adalah ada orang di Indonesia merasa kuat merasa berkuasa tidak baca sejarah. Tidak ada rezim yang tidak diakui rakyatnya lalu bertahan lama. Tidak ada. Rezim itu harus memberi keadilan," pungkasnya.***Irdan