"Politik uang itu racun demokrasi, karena politik uang tidak akan menghasilkan kepala daerah yang amanah," katanya saat peringatan HUT Pemadam Kebakaran ke-99 di kota Ambon, Kamis (1/3/2018).
Ia menyatakan, Pilkada itu memilih pemimpin kepala daerah yang amanah, maka politik uang harus dihilangkan.
Tahun ini merupakan tahun politik pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Wali Kota dan Bupati. Tahapan konsolidasi politik sementara berlangsung, karena itu seluruh elemen masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) harus terlibat bersama dengan aparat Kepolisian dan TNI untuk menjaga pesta demokrasi.
"Seluruh elemen harus bersama menjaga pesta demokrasi memilih kepala daerah yang amanah dan mampu memimpin daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah," katanya.
Mendagri Tjahjo meminta para kandidat atau calon pemimpin daerah untuk mengedepankan adu konsep, dan gagasan untuk membangun daerah. Tentu saja itu jauh lebih baik ketimbang saling hujat atau melakukan kampaye hitam.
"Adu ide, gagasan tentunya jauh lebih baik ketimbang saling hujat atau melakukan kampaye hitam yang mengatasnamakan SARA," ujarnya.
Praktek politik uang katanya, tentu dapat merusak kehidupan demokrasi. Pendidikan politik terhadap masyarakat pun, tidak tercapai. Takutnya akan terus jadi preseden buruk ke depannya.
"Jangan mengedepankan praktek politik uang, karena dibalik itu, ada kepentingan tertentu," ujarnya.
Ia mengakui, politik uang masih rawan terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Oleh karena itu masyarakat diajak untuk ikut melawan atau memerangi, agar jangan sampai hal itu terjadi.
"Pilkada yang terpenting adalah bagaimaan caranya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, jangan melakukan politik fitnah, kampanye berbau SARA dan ujaran kebencian. Karena, hal itu bisa merusak peradaban, merusak demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan yang bermanfaat," tandasnya.
No comments:
Post a Comment