Rechercher dans ce blog

Thursday, March 29, 2018

Petani Janapria Tersenyum, Harga Gabah Meningkat

Lombok Tengah, sasambonews.com- Petani padi musim tanam pertama tahun ini bisa tersenyum lebar, pasalnya hasil panen padinya cukup memuaskan.


Berbeda saat musim tanam tahun lalu, dimana hasil panen padi tak sebaik tahun ini. Seperti yang dialami oleh petani padi di kecamatan Janapria.  L. Arjuna dan Suhaimi, petani asal Desa Saba dan Loang Maka misalnya. Hasil padi keduanya cukup memuaskan. Hasil padi meningkat dari tahun lalu. Rata rata peningkatannnya mulai dari 5 hingga 10 kuintal.
"Alhamdulillah tahun ini hasil panen padi meningkat, kwalitas juga lebih baik dimana biji padinya lebih padat dan berisi" kata L.Arjuna dirumahnya kemarin.

Berdasarkan informasi yang diserap wartawan dari sejumlah petani, Harga gabah baru panen (belum kering) tahun lalu Rp. 375.000,
Gabah Kering lumbung Rp.400.000
Sedangkan tahun ini harga padi Baru panen Rp. Rp.425.000 sementara Kering lumbung Rp. 440.000 sampai Rp. 450.000.

Petani berharap hasil yang diperoleh tahun ini bisa meningkat ditahun yang akan datang atau minimal bertahan seperti tahun ini. Am


Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri Kunker Ke Polres Malra

Tual, Malukupost.com - Tim Supervisi Pengamatan Wilayah (Pamatwil) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), menyambangi Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tenggara (Malra) dalam rangka melakukan kunjungan kerja (Kunker), sekaligus meninjau kesiapan Polres Malra dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yakni Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Malra, serta Walikota dan Wakil Walikota Tual, Rabu (28/3).
Tual, Malukupost.com - Tim Supervisi Pengamatan Wilayah (Pamatwil) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), menyambangi Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tenggara (Malra) dalam rangka melakukan kunjungan kerja (Kunker), sekaligus meninjau kesiapan Polres Malra dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yakni Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Malra, serta Walikota dan Wakil Walikota Tual, Rabu (28/3).

Berdasarkan pantauan Malukupost.com, Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri tersebut terdiri dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Setiabudi, Kombes Pol Tjahyono dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Harso Setyoboedimumpuni, dan didampingi oleh Komisaris Polisi (Kompol) Edy Dwityaa Putra dari Polda Maluku.

Tual, Malukupost.com - Tim Supervisi Pengamatan Wilayah (Pamatwil) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), menyambangi Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tenggara (Malra) dalam rangka melakukan kunjungan kerja (Kunker), sekaligus meninjau kesiapan Polres Malra dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yakni Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Malra, serta Walikota dan Wakil Walikota Tual, Rabu (28/3).
Setiabudi, mengatakan, tujuan kunjungan Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri ini adalah untuk mengecek secara langsung kesiapan Polres Malra jelang Pilkada Serentak.

“Keterbatasan yang dimiliki oleh Polres Malra baik personil maupun sarana prasarana masih kurang, tetapi saya yakin polres Malra sudah siap untuk menghadapi pesta demokrasi," ujarnya.

Setiabudi meminta kepada seluruh personel Polres Malra agar dalam melaksanakan tugas jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan, karena setiap pelanggaran akan diproses secara hukum yang berlaku.

"Kepada pihak penyelenggara, koordinasi yang baik dengan pihak keamanan, sehingga bila ada hal-hal yang ditemukan di lapangan, dapat diatasi dan dikoordinasi dengan baik," tandasnya.

Setiabudi juga mengingatkan kepada pihak keamanan khususnya Polres Maluku Tenggara agar menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada serentak di Maluku tersebut.

Sementara itu, Kapolres Malra, AKBP Indra Fadillah Siregar, menyatakan jelang Pilkada Serentak nanti, situasi pada wilayah hukum Polres Malra hingga saat ini masih dalam keadaan kondusif.

“Wilayah Kota Tual dan Malra sebagian besar adalah lautan. Dengan luas wilayah dan keterbatasan anggota Polres Malra, kami akan berusaha maksimal untuk pengamanan,” katanya.

“Polres Maluku Tenggara sendiri memiliki 446 anggota yang terdiri dari Mako Polres dan 10 Polsek. Dengan luas wilayah dan keterbatasan anggota, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dengan dibantu oleh TNI, kami siap untuk mengamankan wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara," katanya lagi.

Siregar menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi berkoordinasi dengan Polda Maluku, untuk penambahan personil dari Brimob dan Sabhara Polda Maluku untuk memperkuat pengamanan di Kota Tual dan Malra dalam menghadapi Pilkada Serentak nanti.

Untuk diketahui, selain melakukan tatap muka dengan pihak polres Malra, Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri tersebut juga menyambangi Kantor KPU Kota Tual.

Hadir dalam tatap muka tersebut yakni Asisten I Setda Malra, Abdul Hamid Ingratubun (mewakili Plt. Bupati), Asisten I Setda Kota Tual, Maklon Ubro (mewakili Plt. Walikota Tual), Kertua Panwas Kota Tual, Moh. Taher Yamko, Sekretaris Panwas Kota Tual, Usman Seknun, Komisioner Panwas Malra, Ashujudiyah Hanubun, dan Staf Panwas Malra, Nadia Aziz. (MP-11)

Let's block ads! (Why?)

Baca Kelanjutan Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri Kunker Ke Polres Malra : https://ift.tt/2GGvTeg

Kabar Gembira !! Gaji ke-13 dan THR PNS Tahun Ini Bakal Lebih Besar?

BERITAPNS.COM--Pemerintah telah merumuskan besaran dan waktu pencairan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) para pegawai negeri sipil (PNS).


Lantas, seberapa besar ‎gaji ke-13 dan THR PNS di tahun ini?
Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membahas dan merumuskan gaji ke-13 dan THR tersebut.

Namun, saat ini hal tersebut belum bisa diumumkan. "Sudah kita rumuskan, tapi belum diumumkan," ujar dia di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Untuk besaran gaji ke-13 dan THR yang diterima para PNS dipastikan tidak akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meski tidak menyebut angkanya, Asman menyatakan besaran minimal sama dengan tahun lalu.

"Yang penting tidak lebih jelek dari pada tahun lalu. (Tahun ini lebih besar?)‎ Ya minimum sama-lah," ungkap dia.

Sementara untuk waktu pencairan, Asman menyatakan akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. THR akan dibagikan menjelang Idul Fitri, sedangkan gaji ke-13 cair sebelum tahun ajaran baru anak sekolah.‎

"Ya sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Tahun lalu seperti apa, saya lupa juga. Pokoknya sebelum Lebaran cair," tandas dia.

Pemerintah Pastikan PNS Kembali Dapat THR dan Gaji ke-13 Tahun Ini

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memastikan pegawai negeri sipil (PNS) akan kembali mendapat tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun ini. Tunjangan dana tersebut tercatat masuk ke dalam APBN 2018.
"Sama seperti tahun sebelumnya (2017), ada gaji ke-13 dan ada tunjangan THR," ujar dia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Namun, dia menambahkan, tidak ada kenaikan nominal gaji dan tunjangan tambahan untuk para aparatur sipil negara (ASN) pada 2018 ini.
Berbagai tunjangan di luar gaji pokok seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja termasuk ke dalam gaji pokok ke-13. Terkait besaran THR, itu terdiri dari gaji pokok sesuai dengan golongan, pangkat dan ruang.
Sementara itu, untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, Asman menyebutkan, KemenPAN-RB akan memutuskannya pada Mei nanti. Tes penerimaan CPNS akan dilaksanakan setelah Pilkada 2018.
"Hasil tesnya nanti akan diumumkan akhir tahun, sama seperti tahun lalu," kata dia.
Terkait berapa jumlah CPNS yang akan masuk seleksi, dia kembali mengulangi pernyataan, bahwa jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah PNS yang akan pensiun tahun ini, yaitu sekitar 220 ribu.
"Pokoknya, tahun ini kita prioritas (CPNS) untuk guru dan tenaga kesehatan. Kita hitung dulu (berapa formasi untuk posisi guru pada CPNS 2018), dan akan kita rundingan dengan Kemendikbud," ucap Asman menegaskan.

Sumber: liputan6.com

Demikian informasi mengenai Gaji 13 dan THR PNS yang diprediksi akan lebih besar.

Antisipasi Warga Hilang Hak Pilih, Disdukcapil Lakukan Perekaman Ke Desa-Desa

Pilgub Jatim 2018

SINAR NGAWI™ Ngawi-Penetapan pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan KPU Kabupaten Ngawi, bisa diketahui ada ribuan warga terancam kehilangan hak pilih. Khairul Anam salah satu Komisioner Panwaslu Ngawi menyebut data yang berhasil digali menyangkut hak pilih dalam Pilgub Jatim, karena adanya warga yang belum memiliki eKTP maupun surat keterangan (suket).


"Data yang berhasil digali terutama menyangkut hak pilih warga dalam Pilgub Jatim memang tidak lepas dari dua indikasi," tandas dia.

Sambungnya lagi, pertama, saat dilakukan Coklit keberadaan pemegang hak pilih tidak jelas atau tidak bisa ditemui.

Sedangkan yang kedua, memang ada warga yang benar-benar belum memiliki eKTP maupun suket.
"Data warga yang belum memiliki eKTP telah kita sampaikan kepada Disdukcapil setempat dan kini tengah ditindak-lanjuti," terangnya lagi.

Dan saat dilakukan lintas koordinasi dengan Disdukcapil Ngawi diketahui dari 781.179 warga wajib E-KTP yang belum melakukan proses perekaman hanya sekitar 9 ribu lebih warga.

"Maka solusinya sesuai hasil kesepakatan pihak terkait (Disdukcapil) langsung jemput bola terutama mendatangi ke desa-desa untuk dilakukan proses perekaman," pungkasnya.
Pewarta: Kun/pr
Editor: Kuncoro


Lakukan Penipuan Penerimaan CPNS, Komplotan ini Raup Hampir 5 Milyar

Kaliandanews - Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia, meski untuk menjadi abdi negara tersebut tidaklah mudah karena pemerintah sekarang telah menetapkan standarisasi yang tinggi dalam setiap penerimaannya.

Contohnya saja bagi lulusan S1, pemerintah mematok hanya diperuntukkan bagi lulusan universitas minimal yang mempunyai akreditasi B. Padahal tidak menutup kemungkinan para generasi bangsa yang lulusan universitas terakreditasi C mempunyai bakat potensial. Tidak ada jaminan lulusan universitas terakreditasi A dan B "pintar semua".

Fakta yang muncul dalam setiap penerimaan CPNS dari dahulu hingga sekarang adalah praktek suap. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada banyak orang yang rela membayar hingga ratusan juta rupiah kepada oknum untuk diluluskan menjadi CPNS. Padahal konsekuensinya yang bersangkutan akan menerima "Gaji Haram" seumur hidup.

Saking banyaknya yang rela menyuap, peluang inilah yang dimanfaatkan seorang ibu rumah tangga bernama Maria Sri Endang Tridadi (59) untuk melakukan penipuan penerimaan CPNS. Tak tanggug-tanggung total uang yang dikumpulkan dari sejumlah korban mencapai Rp 4,9 miliar. Aparat Polrestabes Semarang pun akhirnya meringkusnya..

Maria yang merupakan warga Sendangmulyo, Tembalang, Semarang, itu tidak sendirian. Dia ditangkap bersama dua anak buahnya bernama Windu Purbowo (30) warga Gabahan, Semarang Tengah, dan R Herry Sucipto (59) warga Pedurungan Semarang.

Kapolrestabes Semarang, Kombes (Pol) Abiyoso Seno Aji, mengatakan para pelaku sudah beraksi sejak tahun 2012 dengan iming-iming bisa memasukkan orang menjadi PNS ke semua kementrian dengan syarat sejumlah uang.

"Kalau berijazah SMA kena Rp 150 juta, kalau S1 ke Rp 200 juta," kata Abi di Mapolrestabes Semarang, Kamis (29/3/2018) seperti dilansir dari detikcom.

Maria, berperan sebagai tersangka utama dan mengaku bekerja di Lembaga Administrasi Negara sehingga punya akses memasukkan orang sebagai CPNS. Kemudian Windu membantu memberi penjelasan kepada calon korban dan menyerahkan SK pengangkatan CPNS palsu.

Kemudian tersangka Herry bertugas mendampingi korban untuk bertemu Maria. Para anak buah Maria mendapatkan jatah uang dari hasil menipu itu.

"Dari peristiwa ini nilai kerugian masih sekitar Rp 4 miliar lebih. Masih banyak korban yang belum melapor," tandasnya.

Korban yang melapor hingga saat ini berjumlah 14 orang dan diprediksi masih akan bertambah karena pelaku tidak hanya menggaet korban dari Kota Semarang tapi juga daerah lain seperti Boyolali, Sragen, Demak, Pemalang, bahkan dari luar Jateng ada Surabaya, Medan, Bandung, Lampung, dan lainnya.

"Uang untuk apa masih dalam penyelidikan. Nanti masuk ke tindak pidana pencucian uang," jelas Abi.

Selain 3 orang tersebut, masih ada 1 orang yang masuk daftar pencarian orang yaitu Wisuda Sunyoto (38) alias Wiwis yang merupakan anak Maria. Ia berperan sebagai pelaku yang mempersiapkan SK pengangkatan CPNS palsu untuk diserahkan ke korban.

Sementara itu Maria mengaku selama beraksi selalu menyetor uang ke Wiwis dan pria yang dikenalnya bernama Simanjuntak. Sedangkan Herry dan Windu mengaku awalnya merupakan korban namun akhirnya ikut membantu Maria menipu.

"Dulu anak saya katanya punya kenalan yang punya SK-SK. Saya setor ke anak," ujar Maria.

Saat ini tiga tersangka yang berhasil dibekuk harus bertanggungjawab dan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. (Red)

Harga Berbagai Jenis Sayuran Di Ambon Normal

Ambon, Malukupost.com - Harga berbagai jenis sayuran yang ditawarkan para pedagang di pasar tradisional Kota Ambon, Maluku, menjelang hari besar keagamaan yakni perayaan Paskah Kristus masih tetap normal. Pantauan di lokasi Pasar Mardika dan Batumerah, maupun Gotong Royong, Kamis (29/3), para pedagang masih mempertahankan harga jual sayuran.
Ambon, Malukupost.com - Harga berbagai jenis sayuran yang ditawarkan para pedagang di pasar tradisional Kota Ambon, Maluku, menjelang hari besar keagamaan yakni perayaan Paskah Kristus masih tetap normal.

Pantauan di lokasi Pasar Mardika dan Batumerah, maupun Gotong Royong, Kamis (29/3), para pedagang masih mempertahankan harga jual sayuran.

"Sayur produksi petani lokal masih normal sebab stok cukup banyak yang masuk ke pasar sekarang ini seperti misalnya sayur kangkung potong, kangkung cabut, bayam, daun melinjo, daun singkong rata-rata Rp5.000/ikat," kata Dullah pedagang sayur di pasar Mardika.

Sedangkan jenis sayur buah seperti labu siam Rp8.000/buah, terong Rp5.000/empat buah, ketimun Rp10.000/empat buah, dan tomat Rp18.000/kg.

Sayur tanah kering yang didatangkan dari Pulau Jawa seperti kol dan kentang masing-masing Rp16.000/kg, wortel Rp25.000/kg, boncis Rp26.000/kg, sedangkan eceran rata-rata Rp10.000/dua buah.

Marry, ibu rumah tangga yang bermukim di kawasan Batu gantung, Kecamatan Nusaniwe, saat ditemui usai membeli dua kilogram sayur kacang boncis mengatakan, semua sayuran masih bertahan kecuali boncis yang dibeli dengan harga Rp26.000/kg, rasanya agak bergerak naik sebab dua hari yang lalu masih dijual dengan harga Rp24.000.

"Ada keperluan memasak sayur dengan boncis ini jadi harus beli, walaupun mahal tapi bersyukhurlah, di pasar masih ada, kalau tidak agak sulit juga," katanya.

Di rumah ada mau masak beberapa jenis masakan untuk para tamu yang datang mengucapkan selamat kepada anak saya yang baru ditabiskan menjadi anggota sidi gereja pada hari Minggu (25/3) namun resepsinya baru di buat pada hari Jumat besok setelah pulang dari gereja nanti.

"Kalau saya beli kol dan kentang malahan harganya sudah bertahan cukup lama yakni Rp16.000/kg," ujarnya.

Rita pedagang di lokasi pasar Batu merah ketika di temui mengatakan stok sayuran cukup banyak, jadi harus pandai berjualan, karena stok cukup banyak apalagi intensitas hujan relatif mulai berkurang sehingga hasil panen sayur daun berbagai jenis cukup banyak yang masuk pasar. (MP-4)

Let's block ads! (Why?)

Baca Kelanjutan Harga Berbagai Jenis Sayuran Di Ambon Normal : https://ift.tt/2pPdO3b

Penambang Emas Di Gunung Botak Diberi Waktu Sebulan "Angkat Kaki"

Ambon, Malukupost.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menegaskan, pemerintah pusat telah memutuskan memberikan waktu selama sebulan kepada ribuan penambang untuk
Ambon, Malukupost.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menegaskan, pemerintah pusat telah memutuskan memberikan waktu selama sebulan kepada ribuan penambang untuk "Angkat Kaki" (meninggalkan) kawasan penambangan ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

"Berdasarkan hasil pertemuan terbatas bersama pemerintah pusat di Jakarta, maka disepakati para penambang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal di lokasi Gunung Botak untuk meninggalkan lokasi tersebut," katanya, di Ambon, Kamis (29/3).

Jangka waktu yang diberikan tersebut merupakan salah satu dari tiga program prioritas yang diputuskan Pemerintah Pusat pada pertemuan dengan pemprov Maluku, di Jakarta pada awal pekan ini.

Pertemuan dipimpin Menteri koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, dihadiri pejabat Kementerian Kemaritiman, Kementerian energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK), Kejaksaan Agung serta pimpinan TNI dan Polri.

Zeth yang dalam pertemuan tersebut didampingi Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Maluku, Vera Tomasoa, mengemukakan, tiga program ditetapkan sebagai prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk ditangani lintas kementerian.

Prioritas lainnya yang diputuskan yakni memberikan kewenangan dan tangung jawab kepada TNI dan Polri untuk mengeluarkan para penambang ilegal dari kawasan Gunung Botak, jika jangka waktu satu bulan yang diberikan telah berakhir.

Selain itu, berbagai usaha terkait penambangan emas di kawasan Gunung Botak harus mendapat ijin resmi dari pemerintah, serta akan dilakukan penataan menyeluruh terutama mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri dan sianida oleh para penambang emas ilegal.

"Jadi semua program yang diputuskan akan menjadi prioritas nasional, di mana program yang dilakukan melibatkan kementerian terkait, khususnya menyangkut masalah penambang serta masalah kerusakan lingkungan yang terjadi," ujarnya.

Khusus penataan lingkungan kawasan Gunung Botak dan upaya mengatasi kerusakan lingkungan, harus dilakukan menyeluruh dan cepat sehingga tidak berdampak terhadap kesehatan masyarakat, serta kawasan penambangan tersebut dapat memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Masing-masing kementerian terkait, juga akan menyusun program penanganan kawasan penambangan Gunung Botak yang mencakup berbagai aspek serta mengatasi masalah yang timbul, serta pembiayaannya ditangani langsung pemerintah pusat.

"Memang masalah penambangan emas ilegal di Gunung Botak ini menjadi kewenangan Pemprov Maluku serta Kabupaten Buru, tetapi mengingat dampaknya teah menimbulkan kerusakan lingkungan dan dikhawatirkan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah Pusat dibawah koordinasi Kementerian Polhukam, mengambil alih tangung jawab penanganannya secara komprehensif lintak kementerian," katanya.

Zeth mengakui, bahwa tim terpadu bentukan Menko Polhukam telah melakukan pengkajian terkait penambangan emas ilegal di Gunung Botak pada 2 Maret 2018, menyusul diinstruksikan Presiden, Joko Widodo untuk menutup lokasinya sejak 24 Februari 2017.

Program prioritas yang dihasilkan tersebut diharapkan menjadi payung hukum penanganan kawasan Gunung Botak dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dari sejumlah lembaga berkompeten terkait masalah lingkungan lainnya.

Dia merasa prihatin dengan pengolahan emas di Gunung Botak oleh ribuan penambang dari luar maluku melalui sistem rendaman ternyata mengunakan bahan kimia asam sianida, merkuri, castik dan cairan H02 di sungai Anahoni.

Sebelumnya, Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy mengemukakan, transaksi bahan sianida maupun merkuri di lokasi penambangan emas Gunung Botak semakin marak. "Bayangkan saja harga sianida saat ini dijual Rp3,5 juta/liter, menyusul sebelumnya hanya Rp1 juta/liter," katanya.

Padahal, aktivitas penambangan ilegal itu telah ditutup personil Polisi maupun TNI-AD dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Buru pada 15 Februari 2018.

Data yang dihimpun sebanyak 13.000 lebih penambang beraktivitas di Gunung Botak dan saat penyisiran yang sudah dilakukan sebanyak 25 kali dilanjutkan dengan penutupan, ternyata masih banyak penambang yang beroperasi di kawasan tersebut. (MP-4)

Let's block ads! (Why?)

Baca Kelanjutan Penambang Emas Di Gunung Botak Diberi Waktu Sebulan "Angkat Kaki" : https://ift.tt/2GlLWe9

Search

Featured Post

5 Negara yang Terkenal akan Street Food Nikmat Mereka - IDN Times

Berwisata ke luar negeri tak lengkap rasanya jika tidak mencoba berbagai hal yang khas dari negara tersebut. Mulai dari tempat wisata , b...

Postingan Populer